Tanya Jawab PPh 21 Karyawan 2026 untuk UMKM di Jabodetabek

Pemilik usaha kecil dan menengah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kerap bertanya hal yang sama setiap akhir tahun: berapa sebenarnya PPh 21 yang harus dipotong dari gaji karyawan? Kami himpun enam pertanyaan yang paling sering muncul, dijawab dengan bahasa sederhana.

1. Apakah cara menghitung PPh 21 sama setiap bulan?

Tidak. Menurut PMK 168/2023, bulan Januari hingga November memakai tarif efektif rata-rata (TER) yang dikalikan langsung dengan bruto bulanan. Bulan Desember berbeda: seluruh penghasilan setahun dihitung ulang memakai tarif Pasal 17 UU PPh.

2. Bagaimana menentukan tarif TER yang tepat untuk karyawan saya?

Lihat status PTKP karyawan per 1 Januari. Ada tiga kelompok:

1. Kategori A: TK/0, TK/1, dan K/0.
2. Kategori B: TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.
3. Kategori C: K/3.

Setelah kategorinya diketahui, cari rentang bruto yang sesuai di lampiran peraturan tersebut.

3. Apa saja yang dihitung di bulan Desember?

Bruto setahun dikurangi biaya jabatan 5% (paling tinggi Rp6 juta setahun) dan iuran pensiun atau JHT yang ditanggung karyawan, lalu dikurangi PTKP. Hasilnya dikenai tarif berlapis mulai 5% untuk Rp60 juta pertama. Potongan Desember adalah PPh setahun dikurangi jumlah potongan TER sebelumnya. Contohnya, karyawan K/1 bergaji Rp12 juta sebulan menanggung PPh setahun Rp5.250.000.

4. Apakah usaha saya bisa mendapat PPh 21 ditanggung pemerintah?

Untuk 2026, PMK 105/2025 membatasi insentif ini pada lima sektor, yakni pariwisata, furnitur, alas kaki, kulit, serta tekstil dan pakaian jadi. Karyawannya pun harus berpenghasilan tetap dan teratur tidak melampaui Rp10 juta sebulan, dengan NIK atau NPWP yang sudah tervalidasi. Bila usaha Anda di luar sektor itu, potongan dihitung seperti biasa.

5. Benarkah tahun 2027 semua sektor akan mendapat insentif?

Pemerintah sudah menyampaikan rencananya pada 9 November 2026, tetapi aturan pelaksanaannya belum terbit. Jadi untuk gaji November dan Desember 2026, pegangan tetap PMK 168/2023 dan PMK 105/2025. Yang bisa dilakukan sekarang adalah memisahkan komponen gaji tetap dan tidak tetap agar mudah menyesuaikan nanti.

6. Apa yang sebaiknya disiapkan UMKM sebelum tutup tahun?

Perbarui data karyawan, cocokkan rekap gaji dengan bukti potong di Coretax, siapkan kertas kerja Desember, dan tutup buku gaji lebih awal. Bila karyawan sering keluar-masuk atau komponen gajinya beragam, pendampingan konsultan dapat mencegah selisih saat SPT Tahunan Badan.

Punya pertanyaan lain seputar penggajian usaha Anda di Jabodetabek? Tim kami siap membantu.

Baca tulisan lengkapnya: Cara Menghitung PPh 21 Karyawan 2026: Contoh Hitung, PPh 21 DTP, dan Persiapan 2027 By PT Jasa Konsultan Keuangan di website resmi PT Jasa Konsultan Keuangan.

Jadwalkan Konsultasi Awal melalui WhatsApp https://wa.me/628118085705 atau isi formulir calon klien di https://tinyurl.com/Form-Calon-Client-JKK.