jasa konsultan keuangan
jasa laporan keuangan
blockmoney
Perhitungan Pajak WP Omzet Kurang Dari Rp4,8 M. Ketentuan penghitungan pajak sangatlah beragam. Kompleksitas di dunia perpajakan sering kali membingungkan wajib pajak untuk menentukan metode penghitungan pajaknya. Namun kompleksitas tersebut tidak menjadi sulit apabila wajib pajak memahami setiap ketentuan pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diperolehnya, salah satunya yaitu penghasilan dari kegiatan usaha.
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menegaskan bahwa Wajib Pajak yang memiliki omzet di atas Rp500 juta dalam satu tahun harus membayar pajak. Kemudian bagi Wajib Pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun boleh memilih menjadi PKP atau tidak. Dalam rangka memenuhi kewajiban membayar pajak, Wajib Pajak yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun dapat memilih diantara tiga opsi penghitungan pajak.
Opsi pertama, mengikuti aturan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet atau peredaran bruto setahun. Namun saat ini PP Nomor 23 Tahun 2018 telah dicabut dan digantikan dengan PP Nomor 55 Tahun 2022.
Dengan dicabutnya PP 23/2018 bukan berarti jangka waktu tertentu diperbolehkannya menggunakan penghitungan PPh Final diulang dari awal tetapi tetap meneruskan jangka waktu berdasarkan PP 23/2018.
Opsi kedua, menggunakan metode pembukuan dan dikenakan tarif umum PPh Pasal 17. Sesuai aturan terbaru dalam UU HPP, tarif PPh badan yang berlaku saat ini adalah sebesar 22%. Sedangkan untuk orang pribadi dikenakan tarif pajak progresif yang saat ini terdiri dari lima lapisan tarif.
Opsi ketiga, menggunakan metode pencatatan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang dikenakan pajak. Ketentuan penghitungan pajak menggunakan NPPN diatur lebih jelas dalam Peraturan Direktur (Perdirjen) Pajak Nomor PER-17/PJ/2015.
Dasar penghitungan pajak menggunakan NPPN adalah sebesar persentase tertentu yang dikelompokkan menurut wilayah tertentu yang dapat di lihat dalam lampiran PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Cara menentukan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang tepat, dapat mengecek kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang cocok dengan SPT, kelompok usaha, dan tarif sesuai wilayah.
Hal yang perlu digarisbawahi adalah ketentuan penghitungan menggunakan NPPN hanya bisa digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha. Sedangkan ketentuan penghitungan menggunakan PP Nomor 55 Tahun 2022 bisa digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan.
Tetapi apabila menggunakan ketentuan tersebut, ada batas waktu boleh menggunakan PP 55/2022 pada masing-masing wajib pajak yaitu 7 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, 4 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan 3 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.
Sehingga apabila sudah melebihi batas jangka waktu tersebut, Wajib Pajak baik orang pribadi, badan, PT, maupun BUMDes tidak boleh lagi menggunakan ketentuan PP 55/2022, ketentuan penghitungan pajaknya menggunakan opsi kedua atau ketiga.
Selanjutnya, jika wajib pajak memutuskan untuk menggunakan NPPN dalam penghitungan pajaknya, maka wajib pajak harus terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan ke KPP terdaftar dalam jangka watu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan PP 55/2022 tidak perlu menyampaikan pemberitahuan ke KPP terdaftar.
Diantara tiga opsi di atas, yang hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun adalah opsi kedua. Berarti wajib melakukan pembukuan dan dikenakan tarif umum PPh Pasal 17. Namun ketika wajib pajak telah menggunakan ketentuan PP 23/2018 atau PP 55/2022 dan kemudian omzet usahanya lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun, maka wajib pajak tersebut hanya dapat menggunakan ketentuan penghitungan PPh Final sampai akhir tahun pajak yang bersangkutan. Setelah lewat tahun pajaknya harus menggunakan ketentuan tarif umum PPh Pasal 17.
Semua akan terasa mudah apabila dapat memahami dengan saksama.
sumber: https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/perhitungan-pajak-wp-omzet-kurang-dari-rp48-m/
Bersama
PT. Jasa Konsultan Keuangan
PT. Jasa Laporan keuangan
PT. BlockMoney Blockchain Indonesia
“Selamat Datang di Masa Depan”
Smart Way to Accounting Solutions
Bidang Usaha / jasa:
– Accounting Service
– Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service)
– Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent)
– Konsultan Pajak (Tax Consultant)
– Studi Kelayakan (Feasibility Study)
– Projek Proposal / Media Pembiayaan
– Pembuatan Perusahaan Baru
– Jasa Digital Marketing (DIMA)
– Jasa Digital Ekosistem (DEKO)
– Jasa Digital Ekonomi (DEMI)
– 10 Peta Uang Blockchain
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0877 0070 0705 / 0811 1085 705
Email: headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc:
jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com
jasakonsultankeuangan.co.id
WebSite :
https://jasakonsultankeuangan.co.id/
https://sumberrayadatasolusi.co.id/
https://jasakonsultankeuangan.com/
https://jejaringlayanankeuangan.co.id/
https://marineconstruction.co.id/
https://g.page/jasa-konsultan-keuangan-jakarta?share
Sosial media:
https://www.instagram.com/p/B5RzPj4pVSi/?igshid=vsx6b77vc8wn/
https://twitter.com/pt_jkk/status/1211898507809808385?s=21
https://www.facebook.com/JasaKonsultanKeuanganIndonesia
https://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b
Digital Ekosistem (DEKO) Web Komunitas (WebKom) PT JKK Digital:
Platform komunitas corporate blockchain industri keuangan
#JasaKonsultanKeuangan #BlockMoney #jasalaporankeuangan
#JejaringLayananKeuanganIndonesia #jkkinspirasi #jkkmotivasi #jkkdigital #jkkgroup
#sumberrayadatasolusi #satuankomandokesejahteraanprajuritindotama
#blockmoneyindonesia #marinecontruction #mitramajuperkasanusantara #jualtanahdanbangunan
#jasakonsultankeuangandigital #sinergisistemdansolusi #Accountingservice #Tax #Audit
Perhitungan pajak untuk wajib pajak (WP) dengan omzet kurang dari Rp4,8 M sangat penting agar kepatuhan perpajakan tetap terjaga. WP perlu memahami dengan baik aturan dan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan omzet mereka.
#JasaKonsultasiKeuangan
#JasaSolusiKeuangan
#JasaKeuanganBisnis
#JasaManajemenKeuangan
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705
Bagi WP dengan omzet di bawah Rp4,8 M, penting untuk menggunakan metode perhitungan pajak yang sesuai. Mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku akan membantu WP memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.
#JasaKonsultasiKeuangan
#JasaSolusiKeuangan
#JasaKeuanganBisnis
#JasaManajemenKeuangan
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705
Perhitungan pajak WP dengan omzet kurang dari Rp4,8 M juga dapat memperoleh manfaat dari skema pajak atau pajak perpajakan. WP perlu memastikan bahwa mereka memanfaatkan peluang ini dengan benar dan sesuai peraturan.
#JasaPengelolaanKeuangan
#JasaPerencanaanKeuangan
#JasaKonsultasiInvestasi
#JasaKonsultasiPajak
#JasaKonsultasiBisnis
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705
Meskipun omzet WP kurang dari Rp4,8 M, kepatuhan perpajakan tetap menjadi tanggung jawab utama. WP harus menjaga catatan keuangan yang akurat dan melaporkan pajak secara tepat waktu untuk menghindari kemungkinan sanksi atau denda
#JasaPengelolaanKeuangan
#JasaPerencanaanKeuangan
#JasaKonsultasiInvestasi
#JasaKonsultasiPajak
#JasaKonsultasiBisnis
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705
Hal yang perlu digarisbawahi adalah ketentuan penghitungan menggunakan NPPN hanya bisa digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha. Sedangkan ketentuan penghitungan menggunakan PP Nomor 55 Tahun 2022 bisa digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan.
#JasaPengelolaanKeuangan
#JasaPerencanaanKeuangan
#JasaKonsultasiInvestasi
#JasaKonsultasiPajak
#JasaKonsultasiBisnis
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705
Apabila menggunakan ketentuan tersebut, ada batas waktu boleh menggunakan PP 55/2022 pada masing-masing wajib pajak yaitu 7 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, 4 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan 3 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.
#JasaPengelolaanKeuangan
#JasaPerencanaanKeuangan
#JasaKonsultasiInvestasi
#JasaKonsultasiPajak
#JasaKonsultasiBisnis
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705
Dasar penghitungan pajak menggunakan NPPN adalah sebesar persentase tertentu yang dikelompokkan menurut wilayah tertentu yang dapat di lihat dalam lampiran PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Cara menentukan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang tepat, dapat mengecek kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang cocok dengan SPT, kelompok usaha, dan tarif sesuai wilayah.
#JasaPengelolaanKeuangan
#JasaPerencanaanKeuangan
#JasaKonsultasiInvestasi
#JasaKonsultasiPajak
#JasaKonsultasiBisnis
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705
Dengan dicabutnya PP 23/2018 bukan berarti jangka waktu tertentu diperbolehkannya menggunakan penghitungan PPh Final diulang dari awal tetapi tetap meneruskan jangka waktu berdasarkan PP 23/2018.
#JasaPengelolaanKeuangan
#JasaPerencanaanKeuangan
#JasaKonsultasiInvestasi
#JasaKonsultasiPajak
#JasaKonsultasiBisnis
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705
Perhitungan Pajak WP Omzet Kurang Dari Rp4,8 M. Ketentuan penghitungan pajak sangatlah beragam. Kompleksitas di dunia perpajakan sering kali membingungkan wajib pajak untuk menentukan metode penghitungan pajaknya.
#JasaPengelolaanKeuangan
#JasaPerencanaanKeuangan
#JasaKonsultasiInvestasi
#JasaKonsultasiPajak
#JasaKonsultasiBisnis
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705
Namun kompleksitas tersebut tidak menjadi sulit apabila wajib pajak memahami setiap ketentuan pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diperolehnya, salah satunya yaitu penghasilan dari kegiatan usaha.
#JasaPengelolaanKeuangan
#JasaPerencanaanKeuangan
#JasaKonsultasiInvestasi
#JasaKonsultasiPajak
#JasaKonsultasiBisnis
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705