jasa konsultan keuangan
jasa laporan keuangan
blockmoney
jejaring layanan keuangan indonesia
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan (bukper), baik terhadap Wajib Pajak orang pribadi maupun badan. Pemeriksaan bukper dilakukan DJP berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen terhadap informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP). Apa itu IDLP dalam pemeriksaan bukti permulaan perpajakan? Dan, bagaimana mekanismenya? Pajak.com akan menguaraikannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, informasi adalah keterangan yang disampaikan secara lisan atau tertulis, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya bukti permulaan. Sedangkan, data adalah kumpulan angka, huruf, kata, atau citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya bukti permulaan.
Sementara, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh orang atau institusi karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, mengenai dugaan telah atau sedang atau akan terjadinya tindak pidana perpajakan.
Kemudian, pengaduan merupakan pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, untuk menindak menurut hukum orang pribadi atau badan yang diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan.
Setelah ada hasil dari pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen terhadap, IDLP akan dituangkan dalam lembar informasi intelijen perpajakan. Adapun kegiatan intelijen perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang dilakukan oleh petugas intelijen perpajakan yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang berisi data dan/atau informasi terkait dengan Wajib Pajak sehubungan dengan terjadinya suatu transaksi, peristiwa, dan/atau keadaan yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan/atau indikasi tindak pidana perpajakan.
Lembar informasi intelijen perpajakan ini selanjutnya dilakukan penelaahan untuk menentukan diantara tiga tindak lanjut.
- Dilakukan pemeriksaan bukper apabila terdapat dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.
- Tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan kedua ini diambil dalam hal tidak terdapat dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.
- Dilakukan penyidikan tanpa pemeriksaan bukti permulaan, dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan diketahui seketika.
Selain PMK Nomor 177 Tahun 2022, ketentuan mengenai IDLP juga diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan. Berdasarkan regulasi ini IDLP dapat diterima oleh seluruh unit kerja di lingkungan DJP. Lalu, IDLP yang diterima dan/atau diteruskan dan/atau dikembangkan dan dianalisis oleh suatu unit DJP wajib untuk diadministrasikan.
IDLP yang telah diadministrasikan selanjutnya akan diidentifikasi untuk mengetahui dapat atau tidaknya IDLP ini dilakukan pengembangan dan analisis IDLP. Bila dalam hasil identifikasi menunjukkan, identitas terlapor tidak dapat diketahui dan/atau materi IDLP tidak terkait dengan tindak pidana perpajakan, maka IDLP dilakukan pengarsipan sementara, tanpa melakukan pengembangan dan analisis IDLP.
sumber: https://www.pajak.com/pajak/idlp-pemeriksaan-bukti-permulaan-perpajakan/
Bersama
PT. Jasa Konsultan Keuangan
PT. Jasa Laporan keuangan
PT. BlockMoney Blockchain Indonesia
“Selamat Datang di Masa Depan”
Smart Way to Accounting Solutions
Bidang Usaha / jasa:
– Accounting Service
– Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service)
– Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent)
– Konsultan Pajak (Tax Consultant)
– Studi Kelayakan (Feasibility Study)
– Projek Proposal / Media Pembiayaan
– Pembuatan Perusahaan Baru
– Jasa Digital Marketing (DIMA)
– Jasa Digital Ekosistem (DEKO)
– Jasa Digital Ekonomi (DEMI)
– 10 Peta Uang Blockchain
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0877 0070 0705 / 0811 1085 705
Email: headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc:
jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com
jasakonsultankeuangan.co.id
WebSite :
https://jasakonsultankeuangan.co.id/
https://sumberrayadatasolusi.co.id/
https://jasakonsultankeuangan.com/
https://jejaringlayanankeuangan.co.id/
https://marineconstruction.co.id/
https://g.page/jasa-konsultan-keuangan-jakarta?share
Sosial media:
https://www.instagram.com/p/B5RzPj4pVSi/?igshid=vsx6b77vc8wn/
https://twitter.com/pt_jkk/status/1211898507809808385?s=21
https://www.facebook.com/JasaKonsultanKeuanganIndonesia
https://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b
Digital Ekosistem (DEKO) Web Komunitas (WebKom) PT JKK Digital:
Platform komunitas corporate blockchain industri keuangan
#JasaKonsultanKeuangan #BlockMoney #jasalaporankeuangan
#JejaringLayananKeuanganIndonesia #jkkinspirasi #jkkmotivasi #jkkdigital #jkkgroup
#sumberrayadatasolusi #satuankomandokesejahteraanprajuritindotama
#blockmoneyindonesia #marinecontruction #mitramajuperkasanusantara #jualtanahdanbangunan
#jasakonsultankeuangandigital #sinergisistemdansolusi #Accountingservice #Tax #Audit
IDLP (Inspektorat Daerah Laporan Permulaan) memainkan peran penting dalam pemeriksaan bukti permulaan perpajakan. Pastikan Anda memenuhi persyaratan dan memiliki dokumen yang diperlukan untuk menghindari masalah dalam pemeriksaan tersebut.
#JasaKonsultasiInvestasiSaham
#JasaKonsultasiInvestasiProperti
#JasaKonsultasiInvestasiReksaDana
#JasaKonsultasiPengelolaanRisiko
#JasaKonsultasiKeuanganStartup
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705
Pemeriksaan bukti permulaan perpajakan oleh IDLP bertujuan untuk memastikan kepatuhan perpajakan sejak awal usaha. Penting bagi wajib pajak untuk menyediakan bukti yang akurat dan lengkap.
#JasaKonsultasiInvestasiSaham
#JasaKonsultasiInvestasiProperti
#JasaKonsultasiInvestasiReksaDana
#JasaKonsultasiPengelolaanRisiko
#JasaKonsultasiKeuanganStartup
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705
Apakah ada panduan atau petunjuk khusus dari IDLP terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan perpajakan? Saya ingin memastikan bahwa saya memahami prosedur yang tepat untuk menghadapinya.
#JasaKonsultasiKeuangan
#JasaSolusiKeuangan
#JasaKeuanganBisnis
#JasaManajemenKeuangan
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705
Pemeriksaan bukti permulaan perpajakan oleh IDLP merupakan langkah yang penting untuk mencegah praktik-praktik perpajakan yang tidak sah. Pastikan Anda menjaga rekam jejak kegiatan perpajakan sejak awal dan mematuhi peraturan yang berlaku.
#JasaKonsultasiKeuangan
#JasaSolusiKeuangan
#JasaKeuanganBisnis
#JasaManajemenKeuangan
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, informasi adalah keterangan yang disampaikan secara lisan atau tertulis, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya bukti permulaan.
#JasaKonsultasiKeuangan
#JasaSolusiKeuangan
#JasaKeuanganBisnis
#JasaManajemenKeuangan
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, informasi adalah keterangan yang disampaikan secara lisan atau tertulis, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya bukti permulaan.
#JasaKonsultasiKeuangan
#JasaSolusiKeuangan
#JasaKeuanganBisnis
#JasaManajemenKeuangan
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705
Terimakasih PT. Jasa Konsultan Keuangan. Pemeriksaan bukti permulaan perpajakan oleh IDLP merupakan langkah yang penting untuk mencegah praktik-praktik perpajakan yang tidak sah. Pastikan Anda menjaga rekam jejak kegiatan perpajakan sejak awal dan mematuhi peraturan yang berlaku.
#JasaKonsultasiKeuangan
#JasaSolusiKeuangan
#JasaKeuanganBisnis
#JasaManajemenKeuangan
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705
Terimakasih PT. Jasa Konsultan Keuangan. Setelah ada hasil dari pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen terhadap, IDLP akan dituangkan dalam lembar informasi intelijen perpajakan.
#JasaKonsultasiKeuangan
#JasaSolusiKeuangan
#JasaKeuanganBisnis
#JasaManajemenKeuangan
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh orang atau institusi karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, mengenai dugaan telah atau sedang atau akan terjadinya tindak pidana perpajakan.
#JasaKonsultasiKeuangan
#JasaSolusiKeuangan
#JasaKeuanganBisnis
#JasaManajemenKeuangan
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705